JK Nilai Budi Waseso Pantas Untuk Pimpin BNN

Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai, Komisaris Jenderal Budi Waseso layak memimpin Badan Narkotika Nasional (BNN). Kalla berharap Budi bisa lebih banyak menangkap pelaku kejahatan narkotika.

"Kejahatan narkoba lebih banyak untuk ditangkap, jadi kan bagus di kelas sana," kata Kalla di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Jakarta, Jumat (4/9/2015).

Menurut Kalla, Budi Waseso dipindahkan ke BNN dari jabatannya semula sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal Polri bukan karena kinerjanya yang buruk. Kalla menganggap, pergeseran jabatan di internal kepolisian merupakan suatu hal yang wajar. Ia pun menepis anggapan adanya unsur politik di balik penggeseran jabatan Budi.

"Kemarin saya katakan, mutasi itu call of duty, itu biasa, di polisi, di PU (Pekerjaan Umum) juga biasa, di mana pun biasa. Menteri saja ditukar-tukar, apalagi polisi," tutur Kalla.

Presiden Jokowi sudah mengeluarkan surat keputusan pemberhentian Budi Waseso sebagai Kabareskrim dan mengangkatnya menjadi Kepala BNN. Posisi Budi Waseso diganti oleh Komjen Anang Iskandar yang sebelumnya memimpin BNN.

Menurut Kepala Kepolisian RI Jenderal (Pol) Badrodin Haiti, Budi Waseso juga telah memiliki pengalaman yang cukup dalam upaya pemberantasan narkoba, apalagi narkoba saat ini menjadi prioritas pemerintah.

Sementara itu, terkait alasan penunjukan Anang, Kapolri tidak menjelaskan secara rinci. Dia hanya mengungkapkan bahwa Wanjakti Polri menyerahkan dua nama kepada Presiden Jokowi. Jokowi kemudian memilih Anang.

(sumber:kompas)

Protes Pernyataan Abbott, Koalisi Pro Indonesia Kumpulkan Koin untuk Australia

Suaraunigha.co - Jakarta - Sekelompok masyarakat yang menamakan diri Koalisi Pro Indonesia menggelar aksi 'Coin for Australia' atau uang koin untuk Australia di Bundaran Hotel Indonesia Minggu (22/2). Koordinator aksi Andi Sinulingga menjelaskan, aksi pengumpulan koin ini digelar sebagai bentuk protes terhadap penyataan Perdana Menteri Australia Tony Abbott yang mengungkit bantuan negaranya kepada Indonesia saat musibah tsunami Aceh. Aksi juga dimaksudkan untuk mendukung pemerintah agar mengambil sikap tegas terhadap Australia demi membela harkat dan martabat bangsa Indonesia. 

"Menyampaikan protes keras terhadap pernyataan Abbott. Terkait warganya yang hendak dihukum mati karena kasus narkoba, dimana ia membangkit-bangkit bantuan terhadap korban bantuan bencana tsunami di Aceh. Mereka juga mengancam untuk memboikot pariwisata kita. Ini protes keras kita terhadap pernyataan Abbott yang menurut pandangan kita tidak patut terhadap praktek komunikasi politik hubungan antar negara," kata Andi. 

Andi mengatakan pengumpulan koin serentak di berbagai kota dan daerah di Indonesia untuk mengembalikan bantuan yang pernah diberikan oleh Australia kepada Indonesia. Andi juga berharap agar Presiden Joko Widodo segera mengambil tindakan dan tetap konsisten dengan hukuman mati terhadap seluruh gembong narkoba

Menurut Andi, Indonesia tidak perlu takut kepada Australia. Andi menilai Abbott seharusnya dapat menghormati hukum yang berlaku disuatu negara.

Beberapa hari lalu, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla membantah penundaan eksekusi mati 2 warganegara Australia terjadi karena bujukan dari pemerintah Australia. Menurut Presiden penundaan eksekusi mati dilakukan karena ada hal tekhnis. Sementara Jusuf Kalla mengatakan telah dihubungi Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop yang menjelaskan ada salah pengertian dari pernyataan Perdana Menteri Australia Tony Abbott.

"Menlu Bishop menjelaskan sambil menyesalkan salah pengertian itu. Perdana Menteri mereka sebenarnya ingin mengatakan sejak dulu hubungan Indonesia dengan Australia bagus. Termasuk saat Tsunami partisipasi Australia baik. Ini juga dimaksudkan Australia ingin melanjutkan itu. Baik kerjasama di bidang ekonomi, pertahanan dan juga sama-sama memerangi narkoba," kata Jusuf Kalla. 

Sebelumnya, Perdana Menteri Australia Tony Abbott, Rabu (18/2), mendesak Indonesia untuk mengingat kontribusi besar Canberra dalam bantuan setelah tsunami dahsyat tahun 2004. Ia meminta Indonesia membayar kemurahan hati itu dengan membatalkan eksekusi dua warganya yang divonis mati dalam kasus perdagangan narkoba di Bali.

Pemerintah Indonesia telah menegaskan bahwa 2 orang warga Australia, Andrew Chan (31 tahun) dan Myuran Sukumaran (33 tahun), pemimpin kelompok perdagangan narkoba yang disebut Bali Nine, akan berada di antara kelompok narapidana berikutnya yang akan menghadapi regu tembak.

(http://www.voaindonesia.com/)

Hanya bayar Rp 12,5 juta bisa dapat gelar S1 tanpa kuliah & skripsi

Dunia pendidikan di Provinsi Jateng, dilecehkan adanya fenomena dugaan jual beli ijazah Strata 1 (S1) tanpa kuliah. Seorang pria berinisial JMR, di Kecamatan Gabus, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah yang mengaku berprofesi dosen salah satu universitas swasta cabang Blora, diduga menjadi calo jual beli ijazah tersebut.

Berdasarkan informasi yang dihimpun merdeka.com, modus 'bisnis ijazah' ini dilakukan melalui cabang perkuliahan di sejumlah daerah kabupaten. Diduga, mereka merupakan jaringan mafia pendidikan yang memiliki kampus pusat di kota besar Jakarta dan Bandung. Sasarannya diduga hampir di setiap kabupaten kota, termasuk di wilayah Jateng. 

Seperti halnya di Kabupaten Grobogan dan Blora, dalam praktiknya, mereka menyediakan jasa pembelian ijazah S1 keguruan dengan mematok harga antara Rp 7 juta hingga Rp 12,5 juta. Hanya butuh waktu 1 sampai 2 bulan, tanpa melewati proses kuliah, pembeli langsung bisa mengenakan toga, baju kebesaran wisuda di antara ribuan wisudawan reguler.

Gelar sarjana pendidikan pun secepat kilat disandang tanpa harus bersusah payah 4 tahun kuliah. Ironisnya, konsumen sasarannya adalah para guru baik swasta maupun Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang belum memiliki ijazah Strata 1. 

Seorang sumber berinisial SAN (45), mengatakan jual beli ijazah di daerahnya sudah ramai diperbincangkan di kalangan guru. Bahkan seperti sudah bukan rahasia lagi, seorang dosen berinisial JMR tersebut menawarkan jual beli ijazah S1 tanpa kuliah.

"Harganya Rp 12,5 juta tanpa kuliah langsung wisuda. Tempat wisudanya di Jakarta, ada juga di Bandung," ungkap SAN yang berprofesi sebagai guru, kepada merdeka.com Sabtu (14/2).

Dijelaskannya, biaya Rp 12,5 juta tersebut bersih. Semuanya telah diurusi oleh pria yang mengaku dosen tersebut. "Yang ikut berjumlah puluhan, cabang kuliahnya bertempat di Blora," katanya. 

Menurutnya, praktik jual beli itu sangat meresahkan masyarakat. Jelas, lanjutnya, hal itu mencoreng dunia pendidikan. "Apa jadinya generasi hasil anak didiknya jika gurunya saja beli gelar sarjana?" ujarnya. 

Sedangkan sumber lain, AM (52), mengaku pernah ikut wisuda S1 di kampus yang terletak di daerah Jalan Rawa, Jakarta Timur. "Kalau saya masuk kuliahnya Sabtu-Minggu di SMK Al Balad Jati Blora, hanya sebentar. Itu cabang dari Jakarta. Bilangnya sih Akreditasi B. Makanya saya mau," bebernya. 

Dijelaskannya, biaya kuliah sampai selesai hanya Rp 7 juta. Semuanya sudah diurusi pihak kampus. "Termasuk skripsi juga gratis, karena sudah dibuatkan oleh dosennya. Istilahnya emang membantu guru yang belum memiliki ijazah S1 dan prosesnya dipermudah," katanya.

Namun AM belakangan mengaku kecewa setelah sempat konsultasi di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat. Pasalnya ia dijelaskan bahwa ijazah tersebut tidak bisa digunakan untuk memenuhi syarat kelengkapan jenjang karier kepegawaian. 

"Alasannya, karena alamat kampus tersebut berada di Jakarta. Sedangkan saya mengajarnya di Purwodadi. Jarak tempuh Purwodadi-Jakarta dinilai tidak logis. Ijazah dan gelar S1 itu dikatakan orang BKD bisa dipakai secara pribadi di masyarakat. Sedangkan untuk kepentingan kepegawaian di BKD tidak bisa menerima ijazah kampus tersebut," katanya.

AM mengaku tidak tahu sebelumnya jika ijazah keluaran kampus tersebut tidak bisa digunakan. 

Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Jateng, Rasdi, saat dimintai komentar oleh merdeka.com mengatakan, adanya fenomena jual beli ijazah tersebut sudah masuk dalam ranah pidana. 

Dikatakannya, pihak yang memiliki kewenangan untuk mempermasalahkan kasus itu adalah kopertis dan praktisi. Sedangkan untuk penindakan adalah tugas kepolisian. "Harus dilaporkan ke pihak kepolisian. Itu lembaga pendidikan abal-abal. Masyarakat sudah dirugikan dan merusak nama baik dunia pendidikan," tandasnya. 

Dikatakannya, fenomena serupa juga pernah terjadi sekira 10-15 tahun lalu. Hanya tinggal membayar dengan sejumlah uang, tanpa proses kuliah langsung bisa dapat ijazah. "Repotnya, masyarakat kita banyak yang minat. Pengen memiliki ijazah sarjana dengan jalan pintas," katanya. 

Jika ada praktik lembaga pendidikan atau kampus di Semarang, lalu membuka cabang di setiap kabupaten itu saja sudah aneh. "Kampusnya di Semarang, buka di Purworejo, Wonosobo misalnya. Indikasi ndak bener itu," pungkasnya.

(sumber:merdeka.com)

BMKG Prakirakan Jakarta Masih Di Guyur Hujan Hari Ini

(Ilustrasi)

Jakarta - Hujan diprakirakan masih mengguyur Jakarta hari ini. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan hujan akan mengguyur wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Timur sepanjang hari. 

Dikutip dari situs BMKG, Rabu (11/2/2015), pada pagi hari hujan diprakirakan turun di seluruh wilayah Jakarta terkecuali Jaksel. Pada siang hari hanya Jakut dan Jakpus yang berawan.

Hujan juga diprakirakan turun di lima wilayah Jakarta dengan intensitas ringan. Selain itu BMKG melansir, hujan sepanjang hari diprakirakan turun di wilayah penyangga Jakarta yakni Depok, Tangerang, Bekasi dan Bogor. 

Hujan deras yang mengguyur Jakarta pada awal pekan ini memang memicu banjir. Tapi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama hanya menyoroti tidak berfungsinya pompa di Jakut akibat dimatikannya aliran listrik yang dianggapnya sebagai pemicu utama banjir. 

Sementara itu Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho merilis informasi mengenai banjir di Penjaringan Jakut. Hingga Selasa (10/2) malam, lebih dari 2 ribu orang pengungsi masih bertahan di sejumlah tempat pengungsian akibat banjir.

(sumber:detik.news.com)

Fahri: Jika tak lantik Budi Gunawan Jokowi tampar muka sendiri & DPR

Fahri Hamzah

Presiden Jokowi dikabarkan batal melantik Komjen Pol Budi Gunawan menjadi Kapolri. Hal itu langsung mendapat kecaman dari Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.

Menurut politikus PKS ini Jokowi sama saja telah menampar nama baik Presiden dan DPR jika tak jadi melantik Komjen Pol Budi Gunawan menjadi Kapolri.

"Kalau Jokowi tidak melantik BG sama saja menampar mukanya sendiri (Presiden) karena dia punya sistem dalam lembaga kepresidenan artinya tidak becus bekerja. Kemana itu Kompolnas, intelijen, kemana Sesneg yang mengevaluasi, dan kemana kepolisian dalam memilih Kapolri baru," kata Fahri, di Gedung DPR Senayan,Jakarta, Jumat (6/1).

Dia mempertanyakan mengapa Jokowi memilih Komjen Pol Budi Gunawan sebagai calon tunggal, sementara Jokowi juga beralasan batal melantik Budi Gunawan karena tersandung kasus hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kalau menganggap orang yang dipilih ini bermasalah itu namanya dia (Jokowi) menampar muka sendiri. Presiden menampar sistem yang telah bekerja untuk dia," terangnya.

Selain mempermalukan lembaga Kepresidenan, menurut Fahri, Jokowi juga telah mempermalukan DPR yang sebelumnya telah meloloskan Komjen Budi Gunawan sebagai calon Kapolri. Dia menjelaskan, persetujuan DPR untuk meloloskan calon Kapolri bukanlah hal yang mudah.

"Wajah kedua yang ditampar adalah DPR. Karena DPR telah merestui proses yang Presiden sendiri menyurati untuk segera. Begitu disegerakan DPR tiba-tiba presiden diam, itu wajah kedua yang ditampar," paparnya.

Fahri mengatakan, selain menampar dua lembaga tersebut, Presiden Jokowi juga telah menggantung status Budi Gunawan yang tinggal selangkah lagi menjadi orang nomor satu di korps Bhayangkara. Menurutnya, pembatalan pelantikan tersebut sama juga telah menampar wajah Budi Gunawan.

"Wajahnya Budi Gunawan dia (Presiden) tampar juga. Orang BG sudah datang mempersentasikan di DPR, dianggap Clear oleh Bareskrim dan DPR habis itu mau ditampar juga mukanya, kan bahaya. Jalan baiknya adalah, lantik dan kemudian nonaktifkan. Setelah dinonaktifkan baru lihat prosesnya, kan begitu cara bersikap," tandasnya.

(www.Merdeka.com)

PCNU Pidie Peringati Maulid Nabi Muhammad SAW

Waled Nu (ditengah)

Sigli - Pengurus Cabang Nadlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Pidie memperingati maulid Nabi Besar Muhammad SAW di Aula kantor kementrian Agama (Kemenag) kabupaten setempat, Selasa (3/2/2015).

Kegiatan maulid tersebut mengusung tema " Optimalisasi Peran Warga Nahdliyyin Dalam Menangkal Gerakan Permurtadan Dan Aliran Sesat Di Kabupaten Pidie" mengundang penceramah Pimpinan Yayasan Pendidikan Islam (YPI) Ummul Ayman Samalanga Kabupaten Bireun, yaitu Tgk. Nuruzzahri / Waled Nu.

Dalam ceramah singkatnya, Waled Nu  mengajak semuanya untuk menjaga umat agar tidak terpengaruhi dengan aliran sesat, dan juga menyampaikan hal kepada pengurus Nadlatul Ulama (NU) kabupaten Pidie, Ikatan Pelajar Nadlatul Ulama (IPNU), Ikatan Pelajar Putri Nadlatul Ulama (IPPNU) agar membuat pengajian dalam satu bulan sekali, Waled Nu siap menghadirinya untuk memberi ilmu.

"Jagalah umat agar tidak di pengaruhi oleh orang - orang yang membawa aliran sesat, kemudian buatlah pengajian dalam sebulan satu kali saja, saya akan menghadirinya untuk mengajarkan ilmu agama," kata Waled Nu.

Kegiatan Maulid tersebut dihadiri oleh seratusan para tamu undangan, baik yang mewakili Pemerintah Kabupaten, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), kepala Kantor Urusan Agama (KUA) se Pidie, dan para Mahasiswa.

Selingan acara Maulid tersebut juga diisi dengan perkenalan para pengurus IPNU dan IPPNU periode kedepan, dan bakal dilantik setelah di SK kan nantinya.

para pengurus IPNU dan IPPNU baru

Surat Rakyat Miskin Untuk Jokowi

Presiden Indonesia, H. .Joko Widodo 

Assalamu'alaikum wr.wb

Salam sejahtera untuk kita semua dimanapun kita berada semoga selalu dalam lindungan Allah SWT, dan exsis dalam menjalankan aktivitas sehari - hari. Amin.

Bapak Jokowi yang kami hormati, serta kami banggakan. Anda sekarang ini sudah terpilih sebagai pemimpin negara kita ini, yaitu negara Indoensia. Bapak Jokowi, kami telah memberi hak pilih kami untuk memilih bapak sebagai pemimpin kami, hari ini kami selaku rakyat miskin yang tertindas dengan sikap dan ketegasan bapak dalam mengambil keputusan.

Bapak Jokowi yang kami cintai, Bapak adalah orang nomor satu di negara kita ini, dari dulu - dulu rakyat Indonesia selalu dalam keadaan sengsara akibat perlakuan pemerintah. Siapa sebenarnya pemerintah yang berpikir untuk rakyat ?

Bapak Jokowi, tolong dengarkan keluhan kami rakyat miskin, Bapak bisa duduk di kursi kepresidenan itu hasil dukungan kami, dulunya bapak juga seperti kami, "rakyat biasa" tapi mengapa Bapak begitu cepat lupa dengan perih dan sakitnya rakyat miskin dulunya?

Bapak Jokowi yang tercinta, gaya kepemimpinan anda sangat merakyat, di akhir - akhir ujung 2014 dan sebentar lagi insya Allah sama - sama kita sambut kedatangan tahun baru 2015, tetapi mengapa Bapak malah menyiksa rakyat dengan cara menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), dampak dari itu semua kini rakyat semakin sengsara lagi dengan naiknya harga barang lainnya.

Bapak Jokowi, nilai mata uang negara kita "Indonesia" sangat rendah dibandingkan dengan negara tetangga kita, negara serumpun yaitu Malaisia. Pendapatan keseharian hanya papasan, ditambah lagi dengan pengangguran yang semakin hari semakin meningkat. Apakah Bapak ingin melihat rakyat menangis menjerit - jerit ?

Bapak Jokowi yang kami sayangi, tolong sayangi kami rakyat miskin ini, Kami rakyat sayang kepada Bapak, harapan kami disebaliknya dari Bapak. Untuk memajukan sebuah negara tidak akan jalan tanpa ada dorongan dan dukungan dari rakyat yang Bapak pimpin saat ini.

Harapan kami kepada Bapak, tolong berpikir untuk rakyat miskin ini, sejahterakan dulu rakyat - rakyat yang masih terpuruk dengan ekonomi yang belum meningkat. 

Terimakasih banyak kami ucapkan kepada Bapak, semoga dengan keluhan kami rakyat miskin ini semoga bapak berkenan untuk menstabil kembali harga BBM yang sudah naik.

Billahitaufiqwalhidyah

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

TTD

Rakyat Miskin